Pemantauan Sebagai Sarana Optimalisasi Pelaksanaan (Pelatihan Tim Monitoring)

Tahun 2014 yang merupakan tahun ke-5 Kecamatan Campurdarat ikut berpartisipasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Tentunya dibandingkan wilayah Kecamatan lain yang lebih dahulu turut berpartisipasi dalam program, banyak hal yang menuntut pelaku di Kecamatan Campurdarat agar dapat sejajar menyelaraskan diri dengan wilayah Kecamatan lain di Kabupaten Tulungagung khususnya serta Kecamatan di Indonesia pada umumnya. Untuk itu tentunya pemerintah melalaui pogram, selain memberikan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) melalui stimulus dana pelaksanaan kegiatan, juga memberikan dana pendukung lainnya yang diperuntukkan bagi kegiatan pelatihan masyarakat agar dalam pelaksanaan kegiatan PNPM MPd dapat lebih optimal.

Pelaksanaan kegiatan PNPM MPd akan dapat berjalan dengan lebih optimal bilamana ketika pada kegiatan yang ada tersebut ada pihak yang turut serta membantu untuk memantau, melakukan monitoring, serta evaluasi. Tentunya dalam konteks yang positif untuk memberikan masukan yang baik bilamana ada kekurangan.

Untuk itu, bertempat di Balai Pertemuan Desa Wates, pada tanggal 12 Juli 2014 diselenggarakan “Pelatihan Tim Monitoring” dengan peserta 9 orang tiap desa dari unsur BPD, tokoh masyarakat, serta lebih prioritas adalah kaum perempuan. Dalam materi yang disampaikan secara bergantian oleh Bapak Tito selaku Fasilitator Bidang Pemberdayaan serta Bapak Syaiful Ulum selaku Fasilitator Bidang Teknik, menekankan pentingnya unsur pemantauan atau monitoring. Karena dengan adanya pemantauan sejak dari proses sosialisasi PNPM MPd di tingkat desa, perencanaan, pelaksanaan, transparansi pendanaan, pelaporan musyawarah pertanggung jawaban, penyerahan kegiatan (MDST), sampai dengan pasca kegiatan (pemeliharaan). Ini semua dilakukan guna demi optimalnya apa yang sudah di rencanakan oleh masyarakat dapat berlangsung dengan baik, karena Masyarakat adalah pemilik proses dari suatu kegiatan program dan mereka bertanggung jawab untuk memantau proses kegiatan program tersebut.

Masyarakat diberi kesempatan untuk memilih dan membentuk kelompok yang akan melakukan pemantauan melalui forum musyawarah desa.  Semua anggota kelompok berasal dari masyarakat desa dan bekerja secara sukarela demi kepentingan masyarakat desanya.