Audit Eksternal dari BPKP

Kegiatan Pengendalian dalam PNPM Madiri Perdesaan terdiri dari pemantauan, pengawasan, audit, evaluasi dan pelaporan.

Audit adalah suatu fungsi penilaian independent yang dibuat dalam kebijakan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan untuk melakukan penilaian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. (PTO 2014, Penjelasan VII)

Kegiatan Pemantauan, Pengawasan, Audit dan Evaluasi, berdasarkan subyeknya dibedakan menjadi 3 yaitu : internal, eksternal dan masyarakat.

Untuk Audit eksternal, adalah kegiatan pemantauan, pengawasan, audit dan evaluasi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lain yang terkait di luar jalur structural dan fungsional, termasuk audit yang dilakukan oleh BPK, BPKP dan Inspektorat.

Audit administrasi di antor BPM-PD Kab. Tulungagung

Kabupaten Tulungagung, pada bulan Juni 2014 berkesempatan untuk dilakukan audit eksternal dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Kecamatan yang di audit ada 5 Kecamatan, termasuk Kecamatan Campurdarat. Audit dilakukan sebanyak 2 kali. Audit pertama dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2014 bertempat di Kantor BPM PD (Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa). Audit tersebut meliputi audit administrasi kelengkapan. Dari Kecamatan Campurdarat, ada 3 Desa yang dijadikan sampling. Yaitu Desa Gamping, Desa Sawo, dan Desa Ngentrong. Pada audit tersebut pelaku dari Kecamatan campurdarat yang hadir adalah Ketua UPK, saudari Erlin Agustina bersama Bendahara (Tatik Widarti) dan Sekretaris (Siti Nurfatimah), Bapak Edy selaku Ketua TPK Desa Ngentrong, Bapak Solekhan selaku Ketua TPK Desa Sawo, Ibu Rita selaku Sekretaris TPK Desa Gamping, dan Fasilitator Teknik Kecamatan (Bapak Syaiful Ulum) serta Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan (Bapak Ferdyana Tito).

Pada kesempatan audit pertama tanggal 4 Juni 2014 yang meliputi audit administrasi dapat dilalui dengan lancar. Dan selanjutnya adalah audit lapang yang dilaksankan pada tanggal 6 Juni 2014. Pada audit lapang, kunjungan yang dilakukan meliputi pekerjaan kegiatan sarana prasana dan kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) untuk Tahun Anggaran 2013. Secara ringkas dan global pada pekerjaan fisik tidak ada kendala yang berarti untuk Desa Gamping (Rehab Gedung TK) dan Desa Sawo (Pekerjaan Jalan Paving). Tetapi untuk Desa Ngentrong terdapat sedikit ganjalan ketidak sesuaian antara rencana dan realisasi. Untuk Desa Ngentrong, kegiatan yang dilakukan adalah pekerjaan pembangunan jalan paving sepanjang 350m. Dan ada pengembangan sepanjang 36 m. Akan tetapi terdapat ketidak sesuaian ketebalan kanstein yang direncanakan setebal 20 cm, tetapi di lapang terdapat selisih yang beragam anatar ketebalan 10 cm sampai dengan 17 cm. yang mana menurut Bapak Edy selaku TPK memang terdapat perbedaan karena struktur tanah yang ada.

Audit lapang yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2014 di dampingi oleh Ibu Esti Pratiwi, SE selaku Fasilitator Keuangan Kabupaten serta Bapak Sunardi, S. Pd selaku PjOKecamatan Campurdarat.

Sebagai konsekuensi atas ketidak samaan tersebut dan telah dimusyawrahkan serta telah disampaikan oleh auditor kepada Bapak Kepala Desa menerima keputusan atas hasil monitoring dan pemeriksaan yang ada tersebut. Dan hasil telaah dari BPKP adalah terdapat selisih sebesar ± Rp 4.100.000,- dan harus dikembalikan lagi untuk kegiatan di Desa Ngentrong.

Suatu pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa apapun alasannya meskipun baik dan tidak ada korupsi dan penyelewengan keuangan dari TPK karena pada kenyataannya adalah dari rencana pekerjaan pembuatan jalan paving sepanjang 350 m dapat terealisasikan sepanjang 386 m (ada penambahan sepanjang 36 m). Pelajaran yang didapat adalah “penuhi dahulu wajibnya (sesuai kontrak perjanjian) baru kemudian lakukan sunnahnya (penambahannya”.